Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, ditembak laser pada Senin (28/6/2021) malam.
Tembakan laser itu adalah tulisan berbentuk kritikan ke KPK yang sudah dilakukan lapisan masyarakat sipil #BersihkanIndonesia dari Greenpeace Indonesia.
Memberi respon hal tersebut, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menilai seluruh pihak yang selalu memberikan dukungan pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Karena kami pahami benar jika tiap bagian masyarakat mempunyai peranannya masing-masing untuk turut memberikan dukungan pemberantasan korupsi,” kata Ali dalam informasi tercatat, Selasa (29/6/2021).
KPK, kata Ali, tak pernah bosan-bosan terus ajak warga lewat jargon-jargon antikorupsi, salah satunya “Berani Jujur Hebat”.
Ali juga mengatakan, jujur dan delapan nilai antikorupsi yang lain sebagai sikap dasar yang perlu kita berikan dengan benar-benar supaya tidak terperosok pada korupsi.
“Warga pasti masih ingat dengan 9 nilai antikorupsi, kan? Jujur, perduli, berdikari, disiplin, tanggung-jawab, usaha keras, simpel, berani, dan adil,” kata Ali.
“Jadi berkenaan slogan Berani Jujur Pecat, kami rasa yang pas Berani Jujur Luar biasa,” papar ia.
Adapun tembakan laser berkelir merah dan hijau ke Gedung Merah Putih itu membentuk tulisan-tulisan kritikan misalkan, “Berani Jujur Pecat!”, “Mosi Tidak Percaya”, dan “Rakyat Sudah Mual”.
Diambil dari Tribunnews, Jubir #BersihkanIndonesia dari Greenpeace Indonesia, Asep Komaruddin, menjelaskan jika lewat tulisan-tulisan itu warga ingin mengumandangkan kritikan pada peraturan dan performa KPK dalam pemberantasan korupsi.
Satu diantaranya, mereka mengumandangkan perjuangan keadilan untuk 51 karyawan KPK yang tidak diaktifkan karena dipastikan tidak lulus Test Wawasan Kebangsaan (TWK).
“Beberapa pesan terproyeksi di Gedung KPK malam hari ini sampaikan pesan untuk selamatkan instansi antikorupsi ini dari cengkraman oligarki,” kata Asep, Senin.
Asep mengatakan jika masalah TWK ini sudah muncul semenjak 51 karyawan KPK, terhitung Novel Baswedan dan penyidik-penyidik terbaik KPK yang lain, tidak diaktifkan.
Diperhitungkan kuat, katanya, test yang kontroversial itu ialah saran dari Ketua KPK sekarang ini, Firli Bahuri.
“Beberapa organisasi masyarakat sipil memandang, test yang disodorkan sebagai salah satunya persyaratan untuk mengusung karyawan KPK jadi ASN ini cacat prosedur,” kata Asep
Apa lagi, menurutnya, penyediaan TWK berkesan tergesa-gesa dan beberapa pertanyaan yang ada dalam test benar-benar tidak terkait dengan pemberantasan korupsi.
Bahkan juga, lanjut Asep, ada anggapan jika TWK sudah direncanakan untuk singkirkan mereka yang vocal dan memiliki integritas, dan mereka yang tangani beberapa kasus besar, seperti korupsi bantuan sosial, e-KTP, dan memburu buronan Harun Masiku.
“Pelemahan KPK di zaman pemerintah Jokowi telah kelihatan terang semenjak Oktober tahun 2019, saat Koreksi UU KPK ditetapkan,” katanya.
Asep berkata jika walau memacu beberapa tindakan penampikan di beberapa wilayah, terhitung Jakarta, UU itu masih tetap ditetapkan.
Dia memandang usaha pelemahan ini selanjutnya makin riil dengan diangkatnya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK, walau sebenarnya Firli pernah dipastikan menyalahi kaidah saat memegang sebagai Deputi Pengusutan KPK.
“Usaha pelemahan KPK ini akan makin jadi memperburuk kredibilitas KPK sebagai instansi antikorupsi di negeri ini,” tutur Asep.
Gedung KPK Ditembak
