Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya membenarkan terkait ada pegawai yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) ditawarkan bekerja di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Namun KPK berdalih bahwa hal itu berdasarkan permintaan pegawai yang bersangkutan.
“Menanggapi berbagai opini yang berkembang mengenai penyaluran kerja bagi pegawai KPK, kami dapat jelaskan bahwa atas permintaan pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat diangkat menjadi ASN (aparatur sipil negara),” kata Sekretaris Jenderal (Seken) KPK Cahya Harefa kepada awak media, Selasa, 14 September 2021.
Cahya membantah tindakan itu menghina para pegawai. Menurut dia, tindakan itu bagian dari kepedulian KPK terhadap nasib lanjutan pegawai yang gagal dalam TWK dan karena itu membutuhkan pekerjaan.
“KPK bermaksud membantu pegawai tersebut untuk disalurkan pada institusi lain di luar KPK,” kata Cahya.
Lembaga antikorupsi menyebut penyaluran pegawai disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki. Penyaluran pegawai itu dilakukan karena banyak yang masih membutuhkan mereka.
