UAH: Donasi atas Nama Rakyat Indonesia, Bukan Seluruh Rakyat Indonesia

  • Share

Dalam video klarifikasinya, Ustaz Adi Hidayat (UAH) menegaskan jika donasi Palestina yang dia serahkan mengatasnamakan rakyat Indonesia, bukan seluruh rakyat Indonesia. Berarti, dana tersebut hanya mewakili rakyat Indonesia yang berdonasi sehingga menurutnya, hanya rakyat yang berdonasi di dana tersebut yang memiliki hak untuk bertanya terkait donasi.

“Saya katakan ini dari rakyat Indonesia. Artinya, rakyat yang berdonasi saya tulis di papan donasi. Awas loh ya, jangan salah kutip. Saya tidak pernah katakan seluruh rakyat Indonesia. Kalau ada kata-kata itu, itu bukan dari saya,” tegas UAH melalui video di kanal Youtube pribadinya, Selasa (1/6/2021).

Dia menyampaikan klarifikasi karena menurutnya rakyat yang berdonasi berhak melihat berita acara serta dokumen-dokumen administratif lain yang terkait dengan penyaluran donasi.

“Bagi yang nyumbang berhak bertanya kan, walaupun sampai saat ini belum pernah saya dapat telepon atau WhatsApp yang menanyakan bukti transfernya. Alhamdulillah para donatur percaya, tapi tetap kita jaga kepercayaannya,” tuturnya.

UAH menunjukkan dokumen-dokumen seperti bukti transfer ke Majelis Ulama Indonesia (MUI), surat yang sudah ditandatangani, serta bukti penyerahan bantuan ke Palestina sebesar Rp14,3 miliar atau setara US$1 juta yang akan digunakan untuk membangun Rumah Sakit Indonesia di bagian barat Palestina.

“Jadi, alhamdulillah semua tertib. Surat menyurat ada. Bukti transfer ada. Dan Insyaallah kita juga kerja sama dengan tim audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Mohammad Yudithama Al Kautsar,” terang UAH.

Menurut UAH, seharusnya orang yang tidak ikut berdonasi tidak berhak mempertanyakan bukti-bukti donasi. “Jadi jangan sampai, saya nih misalnya, tidak ikut menyumbang, tapi saya sendiri bertanya ke orang lain bukti transfernya. Kan secara logika tidak masuk akal ya,” katanya.

UAH berkali-kali menekankan, donasi tersebut atas nama rakyat Indonesia, bukan seluruh rakyat Indonesia sehingga menurutnya, tidak semua rakyat punya hak untuk bertanya.

“Saya tertib kok. Semua dirangkum, semua direkam, dan semua dituliskan. Tidak ada biaya operasional yang kami ambil satu sen pun. Semua murni untuk disalurkan,” jelas UAH.

Artikel asli : wartaekonomi.co.id

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *