120 Anak Sekolah Demo Gubernur Jambi. Ratusan siswa dan orangtua berunjuk rasa ke kantor Gubernur Jambi untuk menuntut agar tetap bisa sekolah di sekolah negeri.
Dengan adanya proses seleksi masuk sekolah di SMA Negeri 8 Kota Jambi yang diduga korupsi, sedikitnya 120 siswa kini terkatung-katung tidak bisa sekolah karena tidak terdaftar di data pokok pendidikan (dapodik).
Unjuk rasa kedua kalinya ini dilakukan karena pemerintah belum memberikan solusi konkret terhadap ratusan siswa tersebut.
“Kami kecewa. 120 anak telantar tak bisa sekolah. Mereka menjadi korban ketidakbecusan gubernur ngurusin rakyat,” kata Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Amir Akbar saat demo di depan kantor Gubernur Jambi, Senin (3/1/2022).
Ia juga mengungkapkan solusi yang diberikan pemerintah terhadap 120 anak SMA yang pindah ke sekolah swasta karena sangat memberatkan orangtua murid.
Pasalnya, anak-anak hanya ingin bersekolah di negeri agar biaya yang dikeluarkan orangtua tidak bengkak.
“Kalau sekolah swasta, anak-anak itu akan bayar SPP, uang ini, uang itu. Mereka orang miskin,” kata Amir lagi.
Hak 120 anak ini, kata Amir, sama dengan anak-anak lainnya di SMA 8 Kota Jambi. (Kata kunci : Anak Sekolah Demo)
Pasalnya, saat masuk ke sekolah, mereka telah membayar uang Rp 3 juta-Rp 4 juta kepada kepala sekolah.
Bedanya, karena kesalahan pihak sekolah, ratusan anak ini tidak terdaftar di dapodik. Lalu, dengan kekuasaannya, pemerintah melarang anak-anak itu untuk sekolah.
Hal senada dikatakan Walimurid, Erlan (48). Ia mengatakan, anaknya berhak untuk mengenyam pendidikan di SMAN 8 Kota Jambi.
Dirinya berharap pemerintah tidak menyingkirkan anaknya ke sekolah swasta karena tidak adanya kemampuan membayar uang sekolah.
“Kami kalau punya uang dari awal, kami akan sekolahkan anak kami ke swasta,” katanya.
Pertimbangan sekolah negeri, kata Erlan, bukan hanya keterbatasan dana, melainkan lokasi sekolah juga sangat dekat dengan rumahnya.
Rumah Erlan hanya 800 meter dari sekolah, sehingga saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) anaknya sudah layak diterima.
Tetapi, nyatanya malah tidak, bahkan ada ratusan anak yang rumahnya puluhan kilometer dari sekolah diterima.
Lantaran tidak enak, pihak sekolah akhirnya mendata anak-anak yang rumahnya dekat sekolah tetapi tak diterima dalam PPDB untuk tetap masuk dengan kompensasi membayar Rp 3 juta-Rp 4 juta.
Sayangnya, meskipun sudah membayar, nama anak-anak itu tidak masuk dapodik. Dia berharap ada solusi dari pemerintah akan nasib anak-anak ini.
“Harapan tetap sekolah di SMA Negeri 8 Kota Jambi. Kalaupun disuruh ke swasta, pemerintah harus memberikan beasiswa penuh sampai lulus,” kata Erlan.
Selain itu, Rita wali murid SMAN 8 Kota Jambi menceritakan, awalnya anaknya masuk sekolah dengan jalur zona terdekat, tetapi tidak menuai hasil yang bagus.
“Jadi anak saya tidak masuk, sehingga ada inisiatif menemukan pihak sekolah serta mengajukan jalur prestasi dan hasil nilai anak kami semua dikumpulkan serta menunggu dihubungi pihak sekolah,” katanya.
Kemudian, kata Rita, sudah lama tidak pernah dihubungi oleh pihak sekolah sehingga datang ke SMAN 8 Kota Jambi.
“Ketika ditanya, pihak sekolah menyebut anak kami mau ke pesantren, bukan sekolah negeri. Jadi digantikan orang lain,” kata Rita.
Alasan sepihak dari sekolah diprotes. Akhirnya ada pertemuan untuk membahas anak-anak yang dekat sekolah untuk dapat diterima.
