Bahkan, Alex mengatakan, hingga saat ini tidak ada pos anggaran yang secara spesifik di pemerintah pusat maupun daerah untuk membayar tenaga honorer. Biasanya. pembayaran gaji honorer masuk dalam pos belanja barang.
“Karena tidak ada official ada, jadi enggak ada yang ngatur gajinya. Jadi kadang-kadang anggaran satu orang itu dibagi tiga daerah,” tegasnya.
Ada beberapa alasan pemda masih ‘doyan’ merekrut tenaga honorer. “Motif latar belakangnya macem-macem. Ada sanak family, ada Pilkada, ada memang butuh organisasinya, karena itu kita mengimbau diselesaikan,” kata Alex.
Selain itu, terungkap bahwa para tenaga honorer kerap dijanjikan sejumlah tawaran menggiurkan. Mulai dari jaminan pekerjaan, hingga dibantu untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
“Motif bergabungnya beda-beda. Yang penting masuk dulu deh. Jangan mikirin gajinya dulu. Kadang janji seperti itu yang merusak tatanan pengelolaan ini,” katanya.
“Orang kaya di PHP. Masuk dulu, nanti kalau ada lowongan PNS kamu ikut tes. Nanti kamu saya kawal. Dulu mereka janji mengawal itu bisa, tapi sekarang enggak bisa karena computerize, terpusat, dan segala macam. Ini persoalan di lapangan yang ditemukan,” tegasnya.
Artikel asli : cnbcindonesia.com
