Misalnya, para honorer bisa dialihkan sebagai tenaga outsourcing melalui kerja sama antara instansi dan sektor swasta. Selain itu, mereka juga bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk mengikuti proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan kualifikasi yang sudah memenuhi.
“Yang kita dorong adalah penyelesaian secara bijak. Yang bisa dialihkan, dialihkan, yang bsa di upgrade, di upgrade. Kalau masih ada kesempatan sekolah, sekolah. Kalau ada kesempatan dapat sertifikat ikut,” jelasnya.
“Tapi kalau kebijakan, PANRB enggak bisa berikan kebijakan untuk kategori yang enggak diatur dalam ASN, dan itu amanat UU. Menurut PP, 2023 [tenaga honorer] harus sudah selesai,” tegasnya.
Alex menegaskan nasib para tenaga honorer berada di instansi mereka masing-masing. Jika sampai 2023 tidak ada kepastian, maka tentu pemerintah akan mengambil langkah terakhir yakni dengan memberhentikan para tenaga honorer di instansi pusat dan daerah.
“Itu sudah jelas diatur PP 2023. Kalau sampai 2023 diselesaikan secara bijak, [dipecat]. Itu yang kita dorong terus,” tegasnya.
Artikel asli : cnbcindonesia.com
Response (1)