Lantaran sudah menjadi perbincangan publik setempat, Winarno mengatakan pihaknya langsung menindaklanjuti kasus ini.
Berdasarkan pemberitaan Kompas.com yang diktuip TribunnewsBogor.com, Winarno sudah melaporkan per selingkuhan duo ASN itu kepada bupati.
“Sudah diklarifikasi dan sudah dinaikkan ke bupati, nanti beliau yang memutuskan,” katanya, Jumat (10/6/2022).
Klarifikasi tersebut bertujuan menindaklanjuti informasi mengenai status anak P dan H yang dilahirkan di luar nikah.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga, Harry Suknomo mengatakan, pihaknya sudah mengklarifikasi H terkait masalah ini.
Namun demikian, Harry enggan menjelaskan secara detail klarifikasi tersebut lantaran bersifat rahasia.
“Intinya kami sudah menindaklanjuti itu, karena ada laporan ke Dinas (Pemuda dan Olahraga) dengan memeriksa yang bersangkutan,” ungkapnya.
Harry menyatakan hasil klarifikasi yang didapatkan akan dilaporkan ke pimpinan.
Adapun dalam hal ini langsung disampaikan ke Bupati Gunungkidul .
“Hasil pemeriksaan sudah kami laporkan kepada pimpinan, nanti keputusannya bagaimana di ranah pemimpin,” bebernya.
Tanggapan Bupati Gunungkidul
Bupati Gunungkidul, DI Yogyakarta, Sunaryanta mengaku akan mengikuti aturan yang berlaku terkait 2 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dugaan per selingkuhan.
“Saya selalu sampaikan aturan undang-undang dipakai. Kalau memang itu hanya sanksi adminsitrasi ya administrasi. Kalau itu memang dipecat, pecat aja,” kata Sunaryanta kepada wartawan di Gua Rancang, Playen, Sabtu (11/6/2022), dikutip dari Kompas.com.
Sunaryanta menjelaskan, pihaknya mengikuti aturan yang ada, karena semua sudah diatur undang-undang yang berlaku.
“Toh kalau misalkan memecat orang yang memecat bukan saya, yang mecat aturan,” kata pensiunan TNI AD ini.
Maka dari itu, Bupati Gunungkidul itu pun mengaku tidak akan segan-segan memecat ASN jika nekat melanggar peraturan, termasuk selingkuh.
Terancam tiga jenis sanksi disiplin berat
Sementara itu, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul, DI Yogyakarta, akan segera melakukan tindak lanjut terkait dugaan kasus per selingkuhan 2 ASN.
Kepala BKPPD Gunungkidul Iskandar menyampaikan, pihaknya sudah menerima laporan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) terkait kasus dugaan per selingkuhan itu.
Laporan tersebut nanti akan dibahas tim yang melibatkan pimpinan dari kedua ASN, inspektorat daerah dan BKPPD.
Pihaknya akan segera menindaklanjuti hal itu karena ada batas waktu untuk memanggil keduanya.
Lalu, segera membuat rekomendasi terkait keputusan sanksi untuk 2 ASN tersebut.
“Kalau indikasinya bisa dimasukkan dalam pelanggaran sifatnya berat,” kata Iskandar yang dihubungi kompas.com melalui sambungan telepon Jumat (10/6/2022).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS ada tiga jenis sanksi disiplin berat.
Di antaranya penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan atau menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
“Karena sifatnya berat nanti harus bupati dengan memperhatikan rekomendasi dari tim pemeriksa,” ucap Iskandar
Iskandar menyebut, untuk memberikan rekomendasi nantinya akan dilihat faktor rekam jejak yang bisa meringankan atau memberatkan.
Seperti salah satu dari pasangan yang diduga selingkuh ini pernah terlibat kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
“Pertimbangan kemanusiaan seperti anaknya perlu diperhitungkan juga, meski tidak secara terletak (apa yang tertulis) di dalam aturan seperti itu. Hal-hal itu patut dipertimbangkan,” kata dia.
Artikel asli : tribunnews.com
