“Presiden ingin mengamankan stabilitas politik di periode kedua, karena nyaris tak ada menteri-menteri (dari) partai yang disentuh, (meski) menteri dari partai itu dikeluhkan kinerjanya. Jatah menteri dari partai politik tidak satu pun dikurangi,” kata Adi kepada wartawan, Rabu (15/6/2022)
Adi menilai Jokowi seperti khawatir akan ada dampak buruk terhadap stabilitas politik Tanah Air, jika mengganti menteri dari parpol koalisi.
“Itu artinya Presiden menganggap mengurangi jatah menteri, apalagi mengganti ketua umum dan sekjen mereka dalam rangka ini, itu sama halnya menciptakan neraka politik 2024,” ucap dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Diketahui, dalam reshuffle 15 Juni kemarin Presiden Jokowi mengganti Sofyan Djalil selaku Menteri ATR/Kepala BPN, dan ‘menendang’ M Lutfi dari kursi Menteri Perdagangan (Mendag). Sofyan Djalil maupun M Lutfi berasal dari kalangan profesional.
Presiden Jokowi menunjuk Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk menggantikan Sofyan Djalil. PAN diketahui memutuskan bergabung ke koalisi pendukung pemerintah pada Agustus 2021.
Artikel asli : detik.com
