“Kalau ditanya, jawabannya nanti ‘nggak mikir’ lagi. Tapi, kalau Mas Gibran mau, jalannya sudah ada,” sambung dia.
Pendiri lembaga survei kedaiKOPI itu mengatakan momentum politik Jokowi yang berhasil menembus Ibu Kota berbekal pengalaman sebagai Wali Kota Solo masih bisa diwariskan ke Gibran. Bahkan, Gibran memiliki modal lebih besar ketimbang Jokowi di 2012.
“Modalnya banyak. Berhasil jadi wali kota, bapaknya presiden, datang dari partai besar, pendukungnya juga banyak di Jakarta. Bisa, silakan saja,” ucapnya.
Pilkada DKI sebenarnya masih lama. Jika merujuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, DKI Jakarta baru akan menggelar Pemilihan Gubernur pada 2024. Sebab, pelaksanaan Pilkada akan digabung dengan Pemilu 2024.
Dengan begitu, jika tidak ada perubahan Undang-Undang maka akan ada kekosongan masa jabatan selama dua tahun. Sebab, masa jabatan Anies akan berakhir pada 2022. Kekosongan jabatan itu akan diisi pejabat gubernur yang ditunjuk Presiden.
Rencana Pilkada digelar serentak pada 2024 sempat digugat Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, gugatan itu ditolak pada akhir Februari lalu.
Di 2024, jika tak ada aral melintang, Gibran masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Tepat di akhir masa jabatan. Timing-nya pas untuk memutuskan naik kelas, menembus Ibu Kota. Gibran punya jalan yang bebas hambatan untuk maju Gubernur DKI Jakarta.
Bagaimana sikap PDIP? Sejumlah petinggi PDIP masih enggan berkomentar terkait karier politik Gibran yang kemungkinan melesat seperti bapaknya setelah menang di Pilkada Solo.
Artikel asli : wartaekonomi.co.id
