Pemerintahan Presiden Jokowi diprediksi akan mewariskan utang hingga Rp10 ribu triliun kepada pemerintahan berikutnya.
Hal ini diungkapkan oleh Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J. Rachbini. Utang ribuan triliun ini berasal dari utang pemerintah dan utang BUMN.
Saat ini, per Februari 2021 utang pemerintah telah mencapai Rp6.361 triliun. Sementara, utang BUMN sudah mencapai Rp2.140 triliun, sehingga totalnya adalah Rp8.501 triliun dengan pemerintahan Jokowi yang masih berjalan
Hitungan ini belum memasukkan variabel utang swasta, yang jumlahnya diprediksikan juga cukup besar.
“Ini belum selesai pemerintahannya, kalau sudah selesai diperkirakan menjadi Rp10 ribu triliun utang di APBN,” ujar Didik dalam diskusi, Rabu (24/3/2021).
Didik mengkritisi pertumbuhan utang di era Jokowi yang sangat cepat. Padahal, warisan utang pemerintahan SBY “hanyalah” Rp2.700 triliun dan utang BUMN Rp500 triliun.
Ia mengatakan tren utang di masa pimpinan Jokowi bertambah sangat pesat. Pada masa akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kata dia, utang pemerintah tercatat sebesar Rp2.700 triliun dan utang BUMN Rp500 triliun.
“Jadi, ini rezim utang yang kuat sekarang, saya sebutnya penguasa raja utang,” tuturnya.
Menurut Didik, saat ini pengawasan DPR dalam anggaran negara sangat lemah seperti saat rezim Orde Baru.
“DPR sudah lemah seperti masa orde baru,” tambahnya.
Didik menyoroti BUMN yang utangnya terus bertambah, namun setoran keuntungan negara malah cenderung kecil. Ditambah, banyak BUMN yang terus mendapatkan tambahan dana hingga puluhan triliun rupiah dari pemerintah.
“Sudah utang banyak, menyusu pada APBN, setoran kepada APBN sangat kecil, yang paling besar Rp11 triliun dari BRI, sisanya cuma Rp100 miliar-Rp200 miliar, yang rugi banyak jadi beban negara. Jadi BUMN ini menjadi kelas berat sekarang,” pungkasnya.
Artikel asli : indozone.id
