Yang jelas, ia membenarkan bahwa saat ini sedang dibahas mengenai aturan petunjuk teknis pembelian BBM Pertalite. Ia bilang pihaknya akan menyesuaikan dengan arahan Pemerintah. “Bila Perpres 191/2014 direvisi, maka pelaksanaannya akan kami sesuaikan di lapangan,” ungkap Irto.
Komisaris Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan bahwa saat ini kriteria penerima BBM bersubsidi atau Pertalite itu sudah ada. “Sudah ada di Pertamina Patra Niaga (kriterianya). Saya tidak bisa buka,” ungkap Ahok kepada CNBC Indonesia, Selasa (24/5/2022).
Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto juga membenarkan adanya rancangan aturan tersebut. Ia mengatakan aturan ini akan direstui oleh DPR supaya pemilik kendaraan mewah dan plat merah tidak menggunakan BBM bersubsidi.
“Upaya ini perlu segera diintensifkan di tingkat SPBU. Selain aturan teknisnya segera dikeluarkan BPH Migas atau Kementerian ESDM,” terang Mulyanto kepada CNBC Indonesia, Selasa.
Meski begitu, Mulyanto belum bisa menjabarkan mengenai poin-poin dari aturan teknis pembelian BBM Pertalite itu.
PT Pertamina Patra Niaga mencatat bahwa saat ini kuota BBM Pertalite masih aman dalam kondisi stok mencapai 17 hari. Saat ini BBM Pertalite memang menjadi buruan warga Indonesia lantaran harganya yang murah atau Rp7.650 per liter dibandingkan dengan harga Pertamax yang mencapai Rp12.500 per liter.
Akibat jurang harga Pertalite dan Pertamax yang telampau tinggi, Pertamina mencatat bahwa saat ini terjadi migrasi pembelian BBM dari Pertamax ke Pertalite sebanyak 25%.
Artikel asli : cnbcindonesia.com
