“Kami tidak menginap, hanya singgah sesaat saja nanti di UNJ (Universitas Negeri Jakarta) untuk persiapan aksi. Setelah usai aksi kami langsung kembali,” jelasnya.
Aksi tersebut, kata dia, merupakan bentuk solidaritas gabungan yang dilakukan bersama dengan BEM SI dan Gerakan Selamatkan KPK (GASAK).
Diketahui Aliansi BEM SI dan Gerakan Selamatkan KPK telah menyurati Jokowi soal TWK KPK. Mereka memberi waktu 3×24 jam untuk Jokowi mengangkat 57 orang pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos TWK. Jika Jokowi bergeming, mahasiswa berniat turun ke jalan.
Koordinator Pusat BEM SI, Nofrian Fadil Akbar mengatakan aksi tersebut akan digelar secara damai dan taat protokol kesehatan Covid-19. Oleh sebab itu, ia meminta kepada aparat kepolisian agar tak menghalangi aksi tersebut dengan dalih pandemi.
“Kami tetap sudah komunikasi ke beberapa pihak kepolisian. Kami komunikasikan saja kondisi di Jakarta levelnya juga turun, kami maunya aksi damai sampaikan substansi,” ucap Nofrian.
Sebelumnya, saat menjamu sejumlah pemimpin redaksi media massa di istana pada 15 September lalu, Jokowi menjelaskan alasan ia tidak banyak berkomentar terkait nasib 57 pegawai KPK diberhentikan karena gagal TWK. Jokowi menjelaskan yang berwenang menjawab persoalan itu adalah pejabat pembina, dalam hal ini misalnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
“Jangan apa-apa ditarik ke Presiden. Ini adalah sopan-santun ketatanegaraan. Saya harus hormati proses hukum yang sedang berjalan,” ujarnya kala itu.
Artikel asli : cnnindonesia.com
