Guru dan tenaga honorer tentunya menunggu kabar baik terkait status kepegawaian mereka baik di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Kita semua tahu bahwa sementara pemerintah saat ini fokus pada pelaksanaan Rekrutmen ASN melalui PPPK Guru 2022, pemerintah juga telah merancang proses rekrutmen untuk pegawai honorer yang bekerja di pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Masa depan pegawai honorer, khususnya guru honorer, menjadi perhatian pemerintah saat ini. Bagaimana status keberadaannya di pemerintah daerah atau pusat.
Hal ini semakin diperkuat dengan diterbitkannya Surat Edaran (SE) oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) No. B/185/MSM.02.03/2022 pada tanggal 31 Mei 2022. Menurut Surat Edaran tersebut, instansi pemerintah memerlukan dua jenis status pekerjaan: PNS (pegawai negeri) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Sesuai ketentuan dalam Surat Edaran tersebut, Menteri PANRB meminta agar pengukuhan status kepegawaian segera diselesaikan sebelum batas waktu yang ditetapkan Surat Edaran, yaitu paling lambat tanggal 2023 November 2023.
Oleh karena itu, berbagai diskusi diadakan oleh antar lembaga untuk mencari solusi terbaik untuk membahas nasib staf honorer dan guru. Salah satunya dilakukan oleh Otoritas Kepegawaian Daerah Jawa Timur.
Kerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemen PAN-RB sebagai semacam jembatan antara pejabat honorer yang sangat peduli dengan nasib guru honorer ke depan dengan cita-cita instansi pemerintah.
