Asep mengatakan jika masalah TWK ini sudah muncul semenjak 51 karyawan KPK, terhitung Novel Baswedan dan penyidik-penyidik terbaik KPK yang lain, tidak diaktifkan.
Diperhitungkan kuat, katanya, test yang kontroversial itu ialah saran dari Ketua KPK sekarang ini, Firli Bahuri.
“Beberapa organisasi masyarakat sipil memandang, test yang disodorkan sebagai salah satunya persyaratan untuk mengusung karyawan KPK jadi ASN ini cacat prosedur,” kata Asep
Apa lagi, menurutnya, penyediaan TWK berkesan tergesa-gesa dan beberapa pertanyaan yang ada dalam test benar-benar tidak terkait dengan pemberantasan korupsi.
Bahkan juga, lanjut Asep, ada anggapan jika TWK sudah direncanakan untuk singkirkan mereka yang vocal dan memiliki integritas, dan mereka yang tangani beberapa kasus besar, seperti korupsi bantuan sosial, e-KTP, dan memburu buronan Harun Masiku.
“Pelemahan KPK di zaman pemerintah Jokowi telah kelihatan terang semenjak Oktober tahun 2019, saat Koreksi UU KPK ditetapkan,” katanya.
Asep berkata jika walau memacu beberapa tindakan penampikan di beberapa wilayah, terhitung Jakarta, UU itu masih tetap ditetapkan.
Dia memandang usaha pelemahan ini selanjutnya makin riil dengan diangkatnya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK, walau sebenarnya Firli pernah dipastikan menyalahi kaidah saat memegang sebagai Deputi Pengusutan KPK.
“Usaha pelemahan KPK ini akan makin jadi memperburuk kredibilitas KPK sebagai instansi antikorupsi di negeri ini,” tutur Asep.
Gedung KPK Ditembak
