Pada kesempatan sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan BLT menyasar kepada 8,8 juta pekerja, sehingga diestimasikan akan dibutuhkan anggaran senilai Rp8,8 triliun. Padahal, Kementerian Keuangan menganggarkan Rp10 triliun untuk mendukung program BLT subsidi gaji.
Sementara, sisa Rp1,2 triliun dari anggaran akan dialokasikan untuk Program Kartu Prakerja pada tahun ini. Dengan demikian, program Kartu Prakerja tahun ini akan mendapatkan anggaran Rp21,2 triliun.
Ani menekankan bahwa program diberikan untuk mencegah terjadinya PHK di sektor non-esensial dan non-kritikal, sehingga hanya pengusaha yang tidak melakukan PHK terhadap pekerjanya saja yang dapat mengajukan BLT ini.
“Dengan catatan perusahaan tidak boleh melakukan PHK, program BLT pekerja tambahan Rp10 triliun untuk mencegah agar tidak terjadi PHK,” pungkasnya.
Artikel asli : cnnindonesia.com
