TNI-Polri Pol Polan Gempur Teroris di Papua, Eh Ujung-ujungnya Ciut, Ngajak Damai..

  • Share

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pernyataan keras kepada pasukan TNI dan Polri untuk menggempur wilayah pertahanan teroris yang menamakan diri Organisasi Papua Merdeka (OPM), Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Papua di Kabupaten Puncak.

Diketahui, dalam serangan yang dilancarkan pada Selasa (27/4), sebanyak 5 teroris Papua dikabarkan tewas tertembak. Baca Juga: Yan Mandenas: Penyelesaian Kekerasan di Papua Harus Melalui Jalan Dialog dan Rekonsiliasi

Karena itu, Penanggung Jawab Politik OPM – TPNPB, Romanak Jeffrey meminta pemerintah Indonesia mengurungkan niatnya untuk mengerahkan pasukan besar-besaran ke Papua.

Pernyataan Keras Presiden Jokowi dan Ketua MPR Bambang Soesatyo mendapat respon dari teroris Papua yang menamakan diri Organisasi Papua Merdeka (OPM), Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

Ia menjelaskan bahwa OPM sebagai organisasi induk perjuangan Bangsa Papua untuk kemerdekaan dan kedaulatan Bangsa Papua secara terbuka bertanggung jawab terhadap perang TPNPB di seluruh teritorial West Papua. Baca Juga: Sikat Habis Gerakan Separatis dan Teroris di Papua, Bamsoet: Saya Siap Bertanggung Jawab

Ia juga mengajak pemerintah Indonesia melakukan perundingan damai untuk mengakhiri konflik bersenjata di Papua.

“Konflik bersenjata antara TPNPB OPM melawan TNI-Polri hanya dapat diselesaikan melalui perundingan yang bermartabat dan demokratik berdasarkan ketentuan dan aturan international oleh kedua aktor utama yaitu OPM dan NKRI,” katanya, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/4).

Lebih lanjut, ia meminta pemerintah untuk mengurungkan niatnya mengerahkan pasukan besar-besaran ke Papua.

Menurut dia, hal tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan hak asasi manusia (HAM).

“Presiden Republik Indonesia dan Ketua DPR RI tidak boleh instruksikan TNI-POLRI melakukan operasi militer di West Papua. Hal tersebut merupakan pelanggaran konstitusi dan pelanggaran HAM Berat oleh NKRI bagi Bangsa Papua,” sambungnya.

Selain itu, ia juga meminta dukungan dari dari Gubernur Papua dan Papua Barat, DPRP, MRP, seluruh bupati se-Papua dan Papua Barat, organisasi sipil perjuangan Bangsa Papua, Dewan Gereja Papua, organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat dan adat Papua, organisasi perempuan Papua, seluruh lembaga kemanusiaan di Papua.

Ia berharap pemerintah daerah Papua dan Papua Barat bersama lembaga masyarakat sipil secara bersama-sama mengeluarkan statement politik untuk menolak operasi militer di Papua.

“Dan selanjutnya semua pihak untuk menekan pemerintahan Republik Indonesia secara demokratik dapat berunding bersama OPM sebagai penanggung jawab politik danaktor utama konflik di tanah Papua,” katanya seperti dilansir, pojoksatu.

Menurutnya, konflik bersenjata di tanah Papua hanya dapat diselesaikan melalui perundingan internasional yang demokratik dan bermartabat antara OPM dan NKRI.

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo, meminta aparat keamanan menurunkan kekuatan penuh dan menumpas habis teroris Papua.

Menurutnya, aparat keamanan tidak perlu ragu untuk menurunkan kekuatan penuh dan urusan hak asasi manusia (HAM) bisa dibicarakan belakangan.

Pernyataan ini disampaikan Bamsoet itu merespons insiden penembakan Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha oleh KKB kelompok Lekagak Telengen di Boega, Kabupaten Puncak, Papua hingga meninggal dunia.

“Saya meminta pemerintah dan aparat keamanan tidak ragu dan segera turunkan kekuatan penuh menumpas KKB di Papua yang kembali merenggut nyawa. Tumpas habis dulu. Urusan HAM kita bicarakan kemudian,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Senin (26/4).

“Aparat TNI, Polri serta intelijen harus terus melakukan pengejaran dan menindak tegas terhadap KKB tersebut tanpa ragu dengan kekuatan penuh yang kita miliki. Kita tidak boleh membiarkan kelompok separatis terus melakukan tindakan yang mengakibatkan korban jiwa,” tegasnya.

Artikel asli : wartaekonomi.co.id

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *